Kurang lebih sudah tiga bulan lamanya karantina di rusunawa berlangsung, belum ada satu pun tim psikolog yang terjun ke lokasi untuk meminimalisir tekanan psikologis yang dirasakan oleh ratusan pasien covid-19 di rusunawa atau mahad IAIN Tulungagung. Padahal, konsulultasi dan pendampingan secara psikologis ini sangat dibutuhkan sekali bagi pasienyang mengalami stres dan trauma pasca penjemputan untuk dikarantina. Melihat bertambahnya pasien dengan rentang usia bayi dan anak dibawah umur, tentu memerlukan pendampingan serta pemantauan kesehatan psikologis mereka.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan virus Corona (COVID-19) berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. COVID-19 disebut bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa. “Bahwa yang terdampak sebetulnya bukan hanya pasien COVID, positif, PDP maupun ODP tetapi orang sehat pun bisa terdampak dan juga pada kelompok rentan termasuk tenaga kesehatan, kelompok rentan ini termasuk beberapa kelompok misalnya lansia anak balita termasuk juga remaja kemudian juga beberapa kelompok lain termasuk kelompok orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi sekali lagi dampak COVID sangat luas bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, dalam acara peluncuran layanan psikologi untuk sehat jiwa (Sejiwa) seperti disiarkan di akun YouTube Kantor Staf Presiden, Rabu (29/04).

Menindaklanjuti statmen dari Dirjen Pelayanan Kemenkes, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tulungagung Muhammad Afifudin mengatakan, sejak pihaknya bertemu dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Tulungagung untuk membahas berbagai hal . Salah satunya berfokus pada pendampingan kesehatan mental untuk penghuni rusunawa yang kini menjalani masa karantina covid-19. Alasannya, hingga kini belum ada realisasi dari kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung “Sejak tanggal 27 Mei 2020 lalu, kami sudah mengajukan usulan tersebut namun hingga kini belum ada satu pun tim psikolog atau psikiater yang terjun mendampingi pasien covid-19,” ujarnya.

Pihaknya menilai bahwa lambatnya respond dan tindakan dari Pemkab Tulungagung dalam memperhatikan dampak psikologis ratusan pasien covid-19 di Tulungagung. Pasalnya, mulai dari proses penjemputan secara paksa, tekanan dan stigma masyarakat yang, tidak ada edukasi dan penyadaran dari pemerintah dapat memicu tekanan psikologis pasien dan keluarga. Jika hal ini dibiarkan, akan membawa dampak buruk bagi kesehatan mental pasien dan keluarga. “mereka sudah mengalami banyak tekanan, mulai dari penjemputan, masa karantina, dan pasca pulih dari proses karantina,” tegasnya.
Afifu menambahkan, apa pun kondisinya, ratusan pasien penghuni rusunawa yang saat ini menjalnkan proses karantina harus mendapatkan treatmen dan penampingan kesehatan mental dari tim psikolog.

Akibat tidak adanya tim psikolog dari pemerintah, pihak PMII Tulungagung bekerja sama dengan Tagana Tulungagung terjun secara langsung untuk mengisi kekosongan tersebut.”Meski tidak ada legalitas kami dalam proses pendampingan psikologis, setidaknya kami telah berusaha mengurangi tingkat stress dan depresi ratusan penghuni di rusunawa,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihaknya secara melakukan koordinasi mandiri dengan beberapa psikolog sebagai antisipasi dari lambatnya respon Pemkab Tulungagung. Namun, tak ada psikolog yang mau terjun dengan dalih tidak ada mekanisme formal dari pemerintah Kabupaten. “Antisipasinya ya dengan melakukan pendampingan sebisa kami,” ujar Ketua Umum PMII Tulungagung itu.